Pengertian Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata – Setiap negara memiliki hukum atau peraturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum, suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik, pasti akan banyak ditemui pelanggaran serta penyimpangan yang dapat merugikan negara itu sendiri. Di Indonesia, berlaku dua hukum yang menjadi ketetapan untuk mengatur hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat, yakni hukum perdata dan hukum pidana. Salah satu hukum yang masih belum terlalu banyak dipahami oleh masyarakat adalah hukum perdata. Pada umumnya, hukum perdata merupakan yang mengelola kewajiban dan hak setiap perorangan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini terdapat beberapa ulasan mengenai pengertian hukum perdata, sejarah, sumber hukum, asas, dan jenis-jenisnya.

Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum tersebut memang lebih mengutamakan ranah atau lingkup hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak mengherankan jika banyak yang menyebutnya sebagai hukum privat. Berikut ini terdapat pengertian hukum perdata yang disampaikan oleh beberapa ahli.

Prof. Sudikno Mertokusumo

Prof. Sudikno Mertokusumo mengutarakan jika pengertian hukum perdata merupakan seperangkat peraturan yang mengelola hubungan setiap perseorangan baik itu dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Prof. Subekti

Prof. Subekti menganggap apabila hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang hanya mengatur kepentingan perseorangan saja, tidak menyangkut hubungannya dengan individu lainnya.

Ronald G. Salawane

Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Pengertian Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Penegertian Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

Sejarah Hukum Perdata

Setelah mengetahui mengenai pengertian hukum perdata, saatnya untuk mengupas sejarah dibalik terciptanya hukum tersebut. Pada awalnya, hukum ini berasal dari negara di benua Eropa yang dikenal dengan nama Code Civil de Francais. Masyarakat Eropa pada awalnya sudah mengenal adanya hukum tertulis yang kemudian menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat. Namun, seiring berjalannya waktu karena adanya perbedaan peraturan yang diterapkan pada tiap-tiap daerah, maka dibuatlah kepastian hukum yang valid. Hingga pada tahun 1804, pemerintah menghimpun deretan hukum yang berlaku pada setiap daerah berdasarkan hasil prakarsa dari Napoleon. Lalu, akhirnya dikenal hukum perdata yang pada disebut juga dengan Code Civil de Francis atau Code Napoleon.

Pengertian Variabel

sejarah dan pengertian hukum perdata

Pada tahun 1809-1811, salah satu negara di Benua Eropa yang terkenal dengan hukum-hukumnya, yakni Prancis menerapkan Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk yang memiliki maksud dan tujuan hampir sama seperti Code Napoleon. Pada saat itu, Prancis sedang menjajah Belanda sehingga pada akhirnya negara tersebut menerapkan hukum perdata yang berasal dari sumber Code Napoleon. Hingga pada masa penjajahan berakhir, Prancis dan Belanda memutuskan untuk menjalin persatuan. Dari persatuan tersebut, hasilnya adalah penerapan sumber hukum perdata yang ada di negara Belanda.

Dalam proses penerapannya, Belanda akhirnya merancang kitab Undang-undang yang memfokuskan pada hukum perdata. Pada saat itu, kepala pengadilan tinggi yang sedang menjabat adalah MR.J.M Kemper sehingga tidak mengherankan apabila hukum yang diterapkan dinamai dengan Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya sebelum hukum tersebut benar-benar diselesaikan, MER.J.M Kemper telah meninggal dunia pada tahun 1824. Dengan begitu, jabatan sebagai kepala pengadilan tinggi digantikan oleh Nicolai yang kemudian juga menyempurnakan kitab UU Perdata yang telah ada sebelumnya. Hingga akhirnya, pada tahun 1830, disahkan Kitab UU Hukum Dagang atau yang lebih dikenal dengan UU KUHP.

Menyebarnya hukum perdata di Indonesia juga karena penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama beratus tahun lamanya. Belanda ketika menjajah tidak hanya mengambil keuntungan dari segi tenaganya saja, tetapi juga menyebarkan hukum dan kepercayaan yang dianut oleh para orang-orang Belanda. Maka tidak mengherankan jika akhirnya pada tahun 1948, Indonesia menerapkan Undang-undang KUHP dan menggunakan pengertian hukum perdata hingga hari ini. Dalam proses penerapannya tentu mengalami beberapa amandemen karena memang beberapa kurang sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, hukum perdata bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban perseorangan dengan baik.

Pengertian Seni Rupa

Sumber Hukum Perdata

Menurut Volmare, pengertian hukum perdata yang berkaitan dengan sumbernya dibagi atas dua hal, yakni tertulis dan tidak tertulis. Sumber dari tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh perseorangan yang akhirnya dijadikan sebagai panduan atau sumber hukum. Sumber hukum tertulis dibagi menjadi beberapa hal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini terdapat beberapa sumber hukum perdata tertulis.

Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)

Sumber yang pertama ini merupakan rangkaian dari ketentuan-ketentuan umum yang dimiliki oleh Belanda dan kemudian diterapkan di Indonesia. Ketentuan umum tersebut dijadikan sebagai pedoman yang berlaku pada masyarakat.

Burgelik Wetboek (BW) atau KUH Perdata

Sebenarnya, sumber hukum Burgelik Wetboek memiliki kesamaan dengan dengan sumber hukum tertulis yang pertama, yakni Algemene Bepalingen. Perbedaannya terletak pada asas yang digunakan, yakni pada sumber ini menggunakan asas koncordantie.

KUH Dagang atau Wetboek van Koopandhel (WvK)

Seperti namanya, sumber hukum ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, mengenai perdagangan secara umum. Lalu, yang kedua mengatur mengenai hak dan kewajiban yang berlaku dalam bidang pelayaran.

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Pada UU ini, peraturan yang berada pada sumber hukum KUH Dagang tidak diberlakukan kembali. Dasarnya, hukum ini mengatur mengenai lingkup pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat.

UU No. 1 Tahun 1996

Pada sumber hukum ini diatur mengenai masalah pokok perkawinan. Selain berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sumber hukum ini juga mempertimbangkan landasan hukum adat.

UU No. 4 Tahun 1996

Jika sebelumnya UU No. 5 Tahun 1960 telah mengatur mengenai pokok agrarian, maka sumber hukum ini merupakan penyempurnanya. Lebih tepatnya, sumber hukum ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah beserta benda-benda berlingkup sama.

Pengertian Nilai

UU No. 42 Tahun 1996

Sumber hukum yang selanjutnya mengatur mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan benda tertentu. Hal ini berkaitan dengan transaksi yang biasa dilakukan di dalam lingkup kehidupan masyarakat.

UU No. 24 Tahun 2004

Sumber hukum ini mengatur mengenai lembaga jaminan simpanan yang biasa berlaku pada perbankan. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi partisipan dalam penjaminan simpanan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Sumber hukum tertulis yang terakhir ini mengatur mengenai kompilasi hukum agama islam. Menjadi agama mayoritas, pemerintah menerapkan serangkaian peraturan yang memudahkan para pemeluk agama.

Asas Hukum Perdata

asas dan pengertian hukum perdata

Pengertian hukum perdata yang biasa disebut dengan hukum privat menjadikannya memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan. Terdapat sekitar 12 asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum ini. Berikut ini penjelasan singkat mengenai beberapa asas tersebut.

Asas Konsesualisme

Asas ini menjelaskan mengenai tata cara dalam melakukan perjanjian. Pada pasal 1320 ayat 1, dalam UU KUHP dikatakan bahwa sebuah perjanjian baru akan diakui apabila kedua belah pihak telah sepakat.

Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat masih membahasa mengenai perjanjian yang dilakukan oleh seseorang baru dikatakan mengikat apabila masing-masing memang mengikuti perjanjian tersebut. Ranah dari perjanjian ini lebih mengarah pada lingkungan formal, seperti perjanjian perusahaan atau yang sejenisnya.

Asas Persamaan Hukum

Di dalam negara yang menggunakan hukum sebagai sumber keputusannya, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Hal ini menandakan bahwa setiap individu tidak peduli apapun jabatannya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menekankan jika setiap individu memiliki hak untuk menjalin kontrak atau kerja sama dengan orang lainnya. Hal ini selaras dengan pasal 1338 ayat 1 dalam KUHP yang menjelaskan jika semua perjanjian yang sah di mata hukum wajib untuk dipatuhi.

Pengertian Seni Lukis

Asas Kepercayaan

Di dalam menjalankan kontrak atau perjanjian, antara kedua pihak harus transparan dan saling percaya satu sama lain. Sebelum menyepakati perjanjian, harus ada keterbukaan dari masing-masing pihak.

Asas Moral

Asas moral berkaitan dengan perilaku yang dilakukan oleh setiap individu dalam menjalankan perjanjiannya. Ketika perjanjian berlangsung, tidak boleh ada sikap atau moral yang menyimpang karena bisa merugikan salah satu pihak.

Asas Kepatutan

Asas kepatutan menekankan jika dalam perjanjian harus berdasarkan hal-hal yang wajar dan tidak dibuat-buat.

Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian. Maksudnya, dalam proses pelaksanaannya, penting untuk selalu menjaga keadilan serta hak dari setiap individu.

Asas Kepribadian

Asas yang terakhir adalah asas kepribadian yang mendasari kepentingan pribadi sebagai tujuan dilaksanakannya perjanjian.

Jenis Hukum Perdata

jenis dan pengertian hukum perdata

Sesuai dengan pengertian hukum perdata, terdapat dua jenis perdata yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pembagian dalam KUHP. Berdasarkan ilmu pengetahuan dibagi menjadi empat klasifikasi, yakni hukum perseorangan, keluarga, waris dan kekayaan. Sedangkan pembagian dalam KUHP dibagi menjadi beberapa buku.

Berdasarkan Ilmu Pengetahuan

Hukum Perseorangan

Setiap individu memiliki wewenang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Individu lainnya tidak boleh melakukan campur tangan atas kehidupan individu lainnya.

Hukum Keluarga

Hukum keluarga mencakup mengenai perkawinan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang kemudian menghasilkan keturunan. Hukum ini juga mengatur tentang peran orang tua, wali, dan lainnya.

Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan mengatur mengenai semua benda yang melekat atau menjadi hak milik perseorangan. Benda-benda yang diatur memiliki sifat mutlak dan terikat.

Hukum Waris

Sesuai dengan namanya, hukum ini mengatur mengenai semua seluk beluk yang berkaitan dengan harta waris. Tidak hanya harta peninggalannya saja, tetapi juga urutan penerimaannya.

Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Pembagian KUHP

Buku I

Pada buku I diatur mengenai perseorangan sekaligus dengan hukum kekeluargaan. Kedua ranah tersebut diatur dalam satu kesatuan.

Buku II

Pada buku II, segala hal mengenai kepemilikan termasuk benda dan hak waris diatur di dalamnya. Kedua masalah tersebut memiliki lingkup yang sama sehingga diatur menjadi satu.

Buku III

Pada buku III dijelaskan tentang ranah perikatan. Pada buku ini, ada hubungan timbal balik yang diatur sehingga hak yang diterima bisa seimbang.

Buku IV

Pada buku IV, mengatur mengenai alat-alat yang dijadikan sebagai pembuktian dalam hukum. Setiap perbuatan memiliki alat-alat hukum yang berbeda-beda.

***

Demikianlah informasi lengkap seputar pengertian hukum perdata, sejarah, sumber hukum, asas, dan jenis-jenisnya. Melalui informasi tersebut, akan memberikan kemudahan dalam memahami maksud dari hukum perdata yang masih banyak diabaikan oleh masyarakat.